PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PASAL 130 HIR, PASAL 158 RBG

Lembaga mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang integral dalam proses peradilan perdata di lingkungan Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung ini sangat signifikan dengan kebutuhan praktik peradilan perdata, mengigat kondisi kongesti (tunggakan perkara) di Mahkamah Agung sudah sedemikian memperihatinkan. Sedangkan kemampuan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan tunggakan perkara khususnya perkara perdata, tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Agung. menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, Mahkamah Agung telah terlebih dahulu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pemberdayaan Upaya Perdamaian berdasar Pasal 130 HIR/ Pasal 158 Rbg. Penerbitan peraturan ini adalah sebagai upaya Mahkamah Agung untuk mengurangi penumpukan perkara serta demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Melalui mediasi, diharapkan tidak hanya dapat mengurangi penumpukan perkara, tetapi juga yang terpenting adalah tersedianya alat bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya tanpa harus berperkara dipengadilan (litigasi) yang umumnya berlangsung lama dan mahal. Pemakaian lembaga mediasi peradilan ini lebih menguntungkan para pihak, karena sengketa dapat diselesaikan dengan adil menurut kehendak pihak-pihak yang bersengketa, cepat, sederhana karena tidak banyak formalitas yang diperlukan dan biaya tidak mahal dan bersifat executable. Oleh karenanya yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi latar belakang hakim (majelis hakim) pada sidang pertama memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi, bagaimana mekanisme penyelesaian perkara perdata secara mediasi, dan bagaimana peranan hakim mediasi dalam penyelesaian sengketa dalam proses mediasi. Penelitian skripsi dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) serta wawancara dengan informan, dimana hasil penilitian disajikan dengan menggunakan sifat penelitian deskripstif berdasarkan analisa penelitian kualitatif. Sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa latar belakang pemberdayakan lembaga mediasi pada penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri adalah sebagai amanat ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya untuk mengurangi menumpuknya perkara serta demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dimana dalam proses mediasi dipimpin oleh seorang Hakim Mediasi yang ditunjuk oleh Para Pihak dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya (arbitrase). Dalam hal ini keberhasilan suatu mediasi tidak hanya terletak pada itikad baik para pihak untuk menyelesaikan perkara secara win-win solutiontetapi juga pada peran Hakim Mediasi yang harus berperan besar dalam mengoptimalkan kewenangannya dengan cara-cara yang dapat dipahami, dan dalam upaya memberikan nasehat harus benarbenar netral, dan bersifat profesional sesuai kewenangannya, agar dalam menangani kasus tersebut tidak merugikan para pihak.

1.  UEU-Undergraduate-582-COVER.pdf - 31 KB
2.  UEU-Undergraduate-582-PERNYATAAN_KEASLIAN.pdf - 18 KB
3.  UEU-Undergraduate-582-TANDA-PERSETUJUAN.pdf - 17 KB
4.  UEU-Undergraduate-582-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 18 KB
5.  UEU-Undergraduate-582-ABSTRAK.pdf - 14 KB
6.  UEU-Undergraduate-582-KATA_PENGANTAR.pdf - 18 KB
7.  UEU-Undergraduate-582-DAFTAR_ISI.pdf - 18 KB
8.  UEU-Undergraduate-582-BAB_1.pdf - 432 KB
9.  UEU-Undergraduate-582-DAFTAR_REFERENSI.pdf - 377 KB

• PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PASAL 130 HIR, PASAL 158 RBG